Oleh: marsudi1924 | 25 September 2008

Dikotomi Antara Kulit dan Substansi

Dikotomi Antara Kulit dan Substansi

Substansialisme

Substansialisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa satu-satunya hal yang wajib direalisasikan oleh umat manusia dalam rangka mengamalkan Islam adalah nilai-nilai kebaikan universal yang merupakan inti-sari dari ajaran Islam itu sendiri. Nilai universal itulah yang sebenarnya dituntut oleh Islam, bukan yang lain. Dikatakan sebagai nilai universal karena nilai kebaikan ini mereka klaim sebagai kebaikan yang bisa dirasakan dan diakui oleh seluruh umat manusia tanpa memperhitungkan sekat-sekat waktu, wilayah, mau pun budaya (shohih likulli makan wa zaman), seperti cinta kasih, toleransi, persamaan hak, dll. Demikian juga dengan apa yang selama ini dinamakan sebagai syariah islam oleh kaum muslimin, berupa kompilasi berbagai macam hukum perbuatan yang diambil dari Al Qur’an dan As Sunnah, menurut mereka, tujuan terdalam dari syariah itu adalah untuk merealisasikan nilai-nilai kebaikan universal yang tadi telah kita singgung.

Hanya saja, menurut mereka kebaikan universal yang ingin direalisasikan oleh Al Qur’an dan As Sunnah itu kebetulan terkemas dalam suatu wadah (kulit), dimana pembentukan wadah itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari pengaruh konteks ruang dan waktu (yakni saat Nabi shollallaahu ‘alaihi wa sallam diutus), sementara ruang dan waktu itu melingkupi keadaan sosio-kultur, perkembangan daya nalar, dan tingkat akumulasi inovasi yang dicapai oleh umat manusia. Semua itu akan mempengaruhi berbagai macam produk yang dihasilkan oleh manusia, baik berupa hukum, seni, ritualitas, teknologi, dsb. Maka jadilah syariah itu sebagai salah satu bentuk pengejawantahan dari nilai universal yang relevan dengan konteks dimana dia dibentuk dan dilahirkan.

Mereka katakan bahwa syariah itu merupakan “salah satu bentuk pengejawantahan dari nilai universal yang sesuai dengan konteksnya” karena mungkin saja nilai universal itu muncul dalam wujud-formal (kulit) yang berbeda ketika ingin direalisasikan oleh suatu masyarakat dalam konteks sosio-kultur yang lain. Inilah yang mereka sebut dengan hukum-hukum partikular (tidak universal). Hukum-hukum partikular ini cocok dengan lingkungan dimana dia dilahirkan, tetapi dia tidak bisa diberlakukan secara universal.

Atas dasar pemahaman yang demikian, mereka mengatakan bahwa umat Islam tidak wajib terikat dengan hukum-hukum partikular yang dikandung oleh Al Qur’an dan As Sunnah secara literal. Umat Islam cukup terikat dengan substansinya saja, yakni nilai-nilai kebaikan universal yang dibawa oleh keduanya. Dan nilai-nilai itu bisa menjelma dalam berbagai format sesuai dengan kearifan masing-masing tempat dan zaman. Demikianlah kira-kira garis besar ide dari paham substansialisme itu.

Substansialisme Menafi’kan Signifikansi Syari’ah Yang Dibawa Oleh Para Rasul.

Apa yang diyakini oleh para pemeluk substansialisme ini berbeda dengan apa yang diyakini oleh pemeluk Islam. Kitab umat Islam memberitakan bahwa Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa telah mengutus para rasul ‘alaihimus salaam kepada umat manusia yang hidup dalam berbagai bangsa dan zaman yang berbeda. Substansi ajaran mereka sama, yakni mentauhidkan Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa, yaitu mengajarkan untuk memurnikan pengabdian kepada Allah semata. Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa berfirman dalam surat Al Anbiyaa’ ayat ke 25:

“dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku”.

Secara istilah, yang disebut sebagai rasul itu adalah:

“Seseorang yang diberi wahyu oleh Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa dengan membawa syari’ah tertentu untuk disampaikan kepada manusia”.[1]

Jadi secara substansial, ajaran para rasul itu sama sekali tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, jika kita mengikuti faham substansialis, maka kita cukup mengikuti substansi dari ajaran para rasul tersebut. Tidak masalah apakah kita mau mengikuti Zabur, Taurat, Injil, mau pun Al Qur’an, yang penting substansinya adalah tauhid.

Padahal, Ath Thobari mengutip penjelasan Abu Ja’far[2] mengenai ayat ini,

“Di dalam Taurat ada syariah, di dalam Injil juga ada syariah, di dalam Al Qur’an juga ada syariah mengenai halal dan haram (maksudnya masing-masing memiliki syariah tersendiri -pent). (Namun) semua itu (sama-sama) dalam rangka memurnikan peribadahan kepada Allah dan mentauhidkanNya.”[3]

Jadi, meski pun substansinya sama (yakni tauhid), tapi aturan halal-haram (syariah) di dalam apa yang dibawa oleh para rasul ‘alaihimush sholaatu was salaam itu bermacam-macam. Contoh yang paling terang adalah Firman Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa dalam Al An’aam ayat 146.

“dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya Kami adalah Maha benar.”

Ath Thobari berkata, “(seolah-olah) Allah berfirman begini:”Kami haramkan bagi yahudi setiap binatang yang berkuku, baik binatang darat mau pun bangsa burung, yang tidak memiliki pemisah pada jari-jemarinya, seperti unta, binatang ternak (an’aam), angsa, dan itik.”[4]

Kalimat dalam ayat ini jelas datang dalam bentuk kalimat berita yang tidak akan pernah menerima penghapusan (naskh). Artinya, memang begitulah apa yang terjadi pada umat Yahudi, bahwa dahulu mereka diharamkan oleh Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa untuk memakan binatang-binatang tersebut. Artinya, apabila mereka memakannya maka mereka akan mendapat dosa Orang Yahudi harus mematuhi ketentuan ini. Ayat ini qoth’i (pasti) dan mengingkarinya adalah kufur. Sementara, dalam syariah yang dibawa oleh Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam, lemak sapi dan kambing mutlak dihalalkan. Atas dasar itu setiap bangsa Yahudi yang telah masuk Islam maka dia tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan dalam Islam.

Perbedaan ketentuan dalam syariah yang dibawa oleh para rasul ini tidak akan berarti jika kita menganut faham substansialisme. Menurut mereka, syariah itu hanya kulit, yang penting substansi. Masalah makanan yang halal dan yang haram itu tidak terlalu penting bagi mereka. Maka menurut mereka kita boleh menggunakan “kulit” yang mana saja, tidak wajib menggunakan “kulit” yang diturunkan Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa kepada Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam.

Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa menghalalkan apa saja yang Dia kehendaki dan mengharamkan apa saja yang Dia kehendaki tanpa terikat dengan aturan apa pun. Dia menghukum orang yang melaksanakan keharaman yang telah Dia tetapkan dan membiarkan orang yang meninggalkannya. Kemudian Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa mencabut keharaman itu dari umat Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga Dia membiarkan siapa saja yang memakan lemak sapi dan domba. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa yang berlaku bagi umat manusia ternyata tidak mengacu kepada apa yang disebut dengan nilai universal yang dikatakan menembus batas ruang, waktu, dan budaya itu. Sebab, di sini ternyata ada keharaman yang hanya berlaku untuk masa tertentu saja dan kepada bangsa yahudi saja.

Di samping itu terdapat suatu hadits yang menunjukkan secara jelas bahwa islam tidak menganut ide nilai universal sebagaimana diyakini kaum substansialis. Suatu hari Rasulullaah shollallaahu ‘alaihi wa sallam melihat Umar radhiyallaahu ‘anhu membawa lembaran Taurat, maka beliau bersabda,

أTidakkah aku datang dengan membawa kertas yang putih bersih? Seandainya saudaraku Musa melihatku maka ia tidak akan melakukan apa pun selain mengikutiku” (Hr. Al Bazar)

Tentu saja ittibaa’nya (mengikutnya) Sayidina Musa ‘alaihis salam kepada Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam itu bukan dalam aspek substansi. Jika ittiba’nya itu kita pahami dalam aspek substansi maka akan aneh, sebab dalam perkara tauhid para nabi itu sama-sama mendapatkan wahyu langsung dari Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa, sehingga Musa ‘alaihis salaam tidak perlu repot-repot berittiba’ kepada Nabi Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam. Sehingga ittiba’nya itu pasti dalam perkara “kulit”, yakni syariah yang dibawa oleh Muhammad shollallaahu ‘alaihi wa sallam.

Substansialisme Merobohkan Konsep Amal Sholih Dalam Islam

Menurut faham substansialis, perbuatan itu tidak wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam Al Qur’an dan As Sunnah, sebab keduanya hanya menampilkan wujud formal dari nilai-nilai universal yang terbentuk pada masa kenabian dahulu. Kita tidak terikat pada bentuk formalnya, tapi cukup terikat dengan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam substansinya. Maka dari itu, rajam tidak harus dilakukan, karena substansinya adalah melarang perzinaan; potong tangan tidak wajib, karena intinya adalah mencegah pencurian; waris tidak harus dilaksanakan seperti ketentuan di dalam Al Qur’an dan sunah, karena substansinya adalah keadilan, dll.

Pandangan mereka ini telah merusak falsafah Islam dalam mengukur perbuatan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Menurut Islam, perbuatan baik (amal sholih) itu bukan hanya perbuatan yang didasar oleh niat baik, tapi ada syarat yang kedua, yakni perbuatan itu harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan hukum syara’ yang mengaturnya. Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, meski niatnya baik, akan tertolak, apalagi dalam masalah ibadah. Artinya, Islam tidak hanya menuntut substansi, tapi juga menuntut adanya formalitas. Dalam Islam, sebaik apa pun seorang manusia, dia tetap tidak boleh melanggar ketentuan formal dalam syariat.

Namun demikian, sebagian besar dari mereka yang masih mengaku Islam tidak mengamalkan pahamnya itu secara konsisten. Mereka menerapkan substansialisme dalam hukum-hukum yang tidak mereka senangi, tapi mereka tidak berani menerapkan substansialisme dalam aspek ibadah. Jika kaum substansialis ini mau konsisten, maka mereka harus mengatakan bahwa ibadah itu tidak perlu dilakukan dengan format tertentu, karena yang penting adalah substansinya, yakni mengingat Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa. Maka segala sesuatu seharusnya boleh dilakukan dalam rangka mengingat Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa. Tidak masalah apakah dilakukan dengan berendam di sungai, bertapa di puncak gunung, atau puasa empat puluh hari empat puluh malam.

Jika demikian, lantas kenapa Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa menurunkan berbagai ketentuan dalam ibadah. Jika masalahnya hanya substansi, maka mengapa sholat itu harus dilakukan dengan menghadap kiblat, berdiri, takbir, membaca Alfatihah, rukuk, I’tidal, sujud, duduk, dst., dan kenapa tidak sah tanpa semua itu? Dan kenapa berdosa bagi orang yang tidak mengerjakan rukun-rukun itu dengan benar? Kenapa juga kiblat pertama (Masjid Al Aqsha) diganti dengan kiblat kedua (Masjid Al Haram). Jika masalahnya hanya substansi, mengapa sholat itu harus lima waktu sehari-semalam? Jika masalahnya hanya substansi, lantas mengapa harus ada sholat dhuhur yang empat rakaat dan sholat maghrib yang tiga rakaat? Jika masalahnya hanya substansi, mengapa sholat dhuhur harus dimulai setelah tergelincirnya matahari? Jika masalahnya hanya substansi, lantas mengapa tidak boleh mengubah niat sholat dhuhur menjadi sholat ‘Ashr di tengah sholat? Jika masalahnya hanya substansi, mengapa sholat dimakruhkan saat terbit matahari sampai waktu dhuha? Jika masalahnya hanya substansi, mengapa wanita tidak boleh dijadikan imam dan khotib, bukankah wanita dan pria itu sama saja? Kenapa harus ada berbagai ketentuan mengenai tatacara, waktu, tempat, dan bilangan dalam ibadah?

Jika masalahnya hanya substansi, kenapa orang yang kentut harus keluar dari sholat? Jika masalahnya hanya substansi, kenapa wudhu itu diganti dengan tayamum?

Jika masalahnya hanya substansi, mengapa haji harus ke Makkah? Mengapa harus pada bulan Dzulhijjah? Mengapa harus pakai pakaian ihram? Mengapa ada ketentuan mengenai bilangan lempar jumrah, thowaf, dan sa’i?

Jika masalahnya hanya substansi, mengapa dalam pernikahan itu harus ada aqad nikah, bukankah substansinya sama saja dengan kasus ketika seorang laki-laki meminta persetujuan kepada keluarga seorang wanita untuk mengambil anak mereka dalam rangka “hidup bersama” tanpa nikah? Jika masalahnya hanya substansi, mengapa setelah menjatuhkan talak tiga seorang laki-laki tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya kecuali setelah mantanya itu menikah dan berhubungan **thut** dengan orang lain?

Jika masalahnya hanya substansi, lantas mengapa sebagian hewan ternak dulu diharamkan bagi yahudi dan kemudian dihalalkan bagi umat Islam? Jika masalahnya hanya substansi, mengapa babi yang telah terbebas dari segala macam potensi penyakit tetap diharamkan?

Jika masalahnya hanya substansi, mengapa mengambil keuntungan besar sampai puluhan persen pun dibolehkan dalam menjual suatu barang (asal tidak menipu dan saling ridho), tapi mengambil keuntungan dari peminjaman uang diharamkan, meski hanya satu persennya saja?

Semua pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan kecuali dengan mengatakan bahwa umat Islam memang harus mematuhi ketentuan itu apa adanya. Ketentuan syariah itu semata-mata keputusan hukum dari Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa. Artinya, umat Islam tidak hanya terikat dengan substansi, tapi mereka juga diuji dengan agama ini, yakni berbagai ketentuan syariah yang wajib mereka taati. Inilah tugas manusia sebagai kholifah di muka bumi, makhluq yang bersedia menyelesaikan berbagai tugas yang Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa bebankan kepada mereka. Dan siapa saja yang mengabaikan ketentuan itu, maka dia akan berdosa.

Atas dasar itu, jika Islam itu memiliki substansi, maka substansinya adalah iman dan amal sholih. Iman itu adalah meyakini hal-hal yang wajib diyakini, sedangkan amal sholih itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan syariah.

Nilai-nilai Universal Itu Bukan Sandaran Hukum Dalam Islam

Hukum Islam sama sekali tidak mengacu pada apa yang disebut dengan nilai-nilai universal itu. Bahkan Islam tidak tunduk kepada pemahaman umat manusia dalam menetapkan hukum. Ketentuan-ketentuan syariah yang ada dalam Al Qur’an dan As Sunnah semata-mata dipandang sebagai ujian dari Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa untuk umat manusia, agar terpisah mana orang yang taat dan mana yang tidak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah mengenai pemindahan kiblat dalam Al Baqarah ayat 143.

و“Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot…”

Artinya, pemindahan kiblat itu semata-mata ujian bagi kaum yang mengaku beriman apakah mereka taat atau tidak. Hal ini menunujukkan secara pasti bahwa Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa menetapkan hukum sesuai dengan kehendakNya semata-mata untuk menguji ketaatan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh ‘Atho’ rahimahullaah mengenai ayat tersebut, “menguji mereka untuk mengetahui siapa saja yang berserah diri terhadap perintahNya”.[5]

Hal tersebut juga pernah terjadi pada Adam ‘alaihis salam, dimana Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa menguji beliau dengan sebuah pohon. Demikian juga dengan pasukan Tholut yang diuji dengan sebuah sungai, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al Baqarah ayat 249.

“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Siapa di antara kamu meminum airnya; maka dia bukanlah pengikutku. Dan barangsiapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku.”

Artinya, dalam peristiwa itu Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa semata-mata berkehendak untuk menguji bani israil, apakah mereka taat atau tidak, dengan melarang mereka untuk minum air sungai kecuali sekedar satu tegukkan saja. Dan larangan ini tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai universal yang dihayalkan oleh kaum substansialis.

Demikian juga dengan seluruh perintah dan larangan yang tertuju kepada kita, semua itu hakekatnya merupakan ujian yang bisa membedakan antara orang yang taat dengan orang yang membangkang kepada Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa. Dan diantara manusia yang membangkang terhadap perintah Allah itu adalah mereka yang menganut substansialisme dengan alasan-alasan aneh yang mereka kemukakan. Ini dari satu sisi.

Dari sisi yang lain, nilai universal yang diyakini oleh sebagian manusia itu menurut islam tidak bisa dijadikan patokan kebenaran, karena akal dan persangkaan manusia itu menurut islam tidak bisa dijamin kebenarannya. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa perdamaian itu mutlak baik, sedang peperangan dan pertumpahan darah itu mutlak buruk. Ini mereka anggap sebagai nilai universal. Padahal dalam Al Baqarah 216 Allah berfirman:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ayat di atas jelas-jelas telah mengantisipasi kesalahan dari persangkaan akal manusia yang menganggap perang sebagai suatu hal yang selalu buruk. Kemudian Allah membantahnya dengan mengatakan bahwa apa yang disangka buruk bagi manusia bisa jadi justru baik, dan sebaliknya, apa yang disangka baik bisa jadi malah buruk. Kemudian Dia menegaskan bahwa Dia adalah Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa yang Maha Tahu sedang manusia itu pengetahuannya sangat sedikit. Atas dasar itu, hukum Allah harus dimenangkan atas pandangan manusia. Sehingga, pandangan manusia tidak bisa menghapus ketentuan-ketentuan hukum Allah di dalam Al Qur’an dan As Sunnah.

Di samping itu, nilai universal jelas terbantahkan ketika dalam kenyataannya Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa mengharamkan sesuatu untuk suatu kaum dan kemudian menghalalkannya untuk kaum yang lain, sebagaimana dalam kasus makanan yang diharamkan bagi orang yahudi. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah itu tidak mengikuti nilai kebaikan universal yang tidak mengenal batas waktu dan zaman itu. Sebaliknya, hukum Allah itu semata-mata keputusan Allah dalam rangka menguji umat manusia.

Namun demikian, patut ditegaskan bahwa Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa itu menurunkan diin dengan suatu hikmah yang besar, yang memberi kemashlahatan bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana Firman Allah SubhaanaHu wa Ta’aalaa dalam Al Anbiyaa’ 107.

“dan tidaklah Aku utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”

Wallaahu Ta’aalaa A’lam


[1] Mu’jam lughoh al fuqohaa’

[2] Saya tidak tahu siapa Abu Ja’far yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir ini (Ath Thobari sendiri juga dipanggil Abu Ja’far), mungkin beliau adalah Muhammad bin Al Hanafiyah rahimahullaah,, putra dari shohabat Ali radhiyallaahu ‘anhu, ayah dari Ja’far Ash Shidq rahimahullaah.

[3] Jaami’ul Bayaan ‘an Ta’wiil Ay Al Qur’aan

[4] Jaami’ul Bayaan

[5] Jaami’ul Bayaan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: