Oleh: marsudi1924 | 23 Februari 2012

Mungkinkah (Kualitas) Demokrasi Diperbaiki?

DemocrazyOleh: M. Hatta, SE, MSI
Sebagaimana yang dilansir oleh situs bisnis.com, ketua DPR Marzuki Ali melakukan pertemuan dengan Presiden SBY. Marzuki Ali mengaku pertemuan tersebut dilakukan demi memperbaiki kualitas demokrasi menuju pemilu 2014.

Memang segala sesuatu yang rusak bisa saja untuk kemudian dilakukan perbaikan, namun bagaimana dengan Demokrasi? Apakah benar demokrasi hanya mengalami kerusakan di saat proses (di tengah jalan) atau justru memang sudah rusak sedari awalnya?

Pertanyaan ini menjadi penting dikarenakan di dalam konsep perubahan dikenal hanya ada dua bentuk, yaitu reformasi dan revolusi.

Apabila reformasi adalah perubahan yang hanya pada tataran kulitnya, maka revolusi adalah sebaliknya yaitu perubahan yang menyentuh asas dan fondasi.

Dalam tulisan kali ini, penulis hanya akan membahas kerusakan demokrasi di saat prosesnya. Dari segi proses, menurut I. Wibowo dalam bukunya Negara dan Bandit Demokrasi setidaknya terdapat empat teori dalam melihat kerusakan demokrasi, yaitu:

Pertama, teori yang mengatakan bahwa demokrasi masih dalam masa transisi.
Kedua, teori ini mengatakan bahwa demokrasi masih pada tahap konsolidasi.
Ketiga, teori yang mengatakan bahwa demokrasi tetaplah demokrasi, meskipun kualitasnya rendah.
Keempat, teori yang mengatakan bahwa tiap bangsa dan kebudayaan memiliki demokrasinya sendiri, sehingga tidak boleh dibandingkan dengan demokrasi di tempat lain. Karenanya kemudian muncullah istilah demokrasi Cina dan demokrasi Indonesia.

I. Wibowo melanjutkan, Teori pertama dan kedua memasukkan variabel “waktu” dalam memaafkan demokrasi. Ini merupakan cara cerdas dalam memaafkan dari akibat buruk yang ditimbulkan demokrasi. I. Wibowo menduga dua jenis teori ini diciptakan guna memuaskan para teoritisi di belakang meja, yang secara jelas menguntungkan sekelompok kecil dan merugikan rakyat banyak. Batasan waktu dari transisipun tidak pernah diungkapkan, yang ada seolah-olah hanyalah menciptakan harapan. Padahal rakyat sudah begitu perih menahan penderitaan yang ada.

Adapun teori ketiga dan keempat menurut I. Wibowo jauh lebih sophisticated daripada dua teori sebelumnya, tetapi pada intinya tidak berbeda. Kata “demokrasi” dipakai sebagai kedok atau topeng guna menutupi kenyataan sebenarnya. Saat ini sudah demokrasi, kendati masih harus disempurnakan. Atau, saat ini sudah demokrasi, kendati berbeda dari demokrasi orang lain. Sebagaimana dua teori yang pertama, ujung dari dua teori ini hanyalah menguntungkan segelintir orang yang diuntungkan dari demokrasi, sedangkan rakyat banyak yang harus menanggung beban derita.

Pada akhirnya, agar tidak terjebak dalam memaafkan demokrasi seperti empat teori di atas, I. Wibowo mengusulkan (dengan menggunakan kritikan yang sudah disampaikan beberapa peneliti seperti Robert Kaplan, Mancur Olson, Amy Chua, dan Noreena Hertz) harus ada perbaikan terhadap konsep demokrasi.

Perbaikan tersebut meliputi:

Pertama, sistem multipartai harus didorong ke luar dari basis suku dan agama, dan menggantinya dengan program oriented.
Kedua, menegakkan sistem hukum yang efektif untuk mencegah penjahat berkerah putih di dalam negeri.
Ketiga, membuat undang-undang antidiskriminasi guna melindungi minoritas dari diktator mayoritas.
Keempat, kekuasaan multinational corporation (MNC) dan organisasi internasional harus diawasi oleh sebuah lembaga tersendiri.
Dapatkah usulan I. Wibowo tersebut berjalan? Menurut hemat kami tampaknya tidak bisa. Usulan pertama sama halnya dengan melakukan sekularisasi terhadap partai. Hal ini tentu sangatlah tidak mungkin mengingat hampir di setiap negara terdapat beragam kelompok yang mewakili agama atau suku tertentu. Bukankah setiap orang berhak dan dijamin dalam mengejawantahkan keberagamaan dan keyakinannya?

Usulan kedua dengan menegakkan sistem hukum yang efektif untuk mencegah penjahat berkerah putih juga bermasalah. Bahkan hal ini telah menjadi momok terbesar bagi demokrasi selama ini. Sistem hukum seringkali telah dibajak oleh Kapitalis bekerjasama dengan aparatur negara.

Adapun usulan ketiga dan keempat memiliki titik kelemahan yang sama dengan usulan yang kedua. Undang-undang antidiskriminasi menjadi mustahil terwujud ketika pemenang dari pemilu adalah kelompok mayoritas dimana tentunya berkeinginan membuat undang-undang yang lebih banyak menguntungkan atau minimal tidak merugikan kelompoknya semata (ingat prinsip suara mayoritas).

Begitupula usulan keempat, MNC adalah sebuah kelompok organisasi yang memiliki kekuatan kapital begitu luar biasa besar yang mana dengannya dapat membeli apapun dan siapapun selama masih ada harganya demi mencapai tujuan perusahaan yaitu profit yang besar dan cepat. Lihat saja eksistensi PT. Freeport yang begitu leluasa dalam menjalankan perampokan emas dan tembaga di Papua meskipun terdapat begitu banyak pelanggaran. Tegasnya, hampir tidak ada satupun lembaga yang bisa bertahan dari serbuan kapital perusahaan.

Selain solusi yang ditawarkan oleh I. Wibowo di atas, ada pihak lain yang juga mengemukakan jalan keluar dari kemelut demokrasi. Diantaranya adalah mengusulkan untuk menerapkan sistem renumerasi bagi para pejabat Negara dan pembiayaan oleh Negara untuk partai-partai yang ikut serta dalam pemilu. Harapannya pejabat dan aparatur negara tidak mudah terbujuk dengan uang-uang liar dan dapat konsentrasi menjalankan pekerjaannya. Benarkah?

Mengapa gaji yang besar masih belum efektif mencegah tindakan korupsi? Ada dua sebab tentunya, sang pelaku serakah atau memang biaya kampanye yang teramat mahal. Mengapa biaya kampanye mahal? Minimal juga ada dua sebab, untuk membeli suara rakyat dan atau untuk operasional partai.

Dan bagaimana kalau penyebabnya adalah serakahnya perilaku calon pejabat negara tersebut? Adakah instrumen yang dimiliki negara sekuler untuk mencegah perilaku ini? padahal kita megetahui, dalam negara sekuler atmosfir hidup rakyat diarahkan hanya untuk mengejar kenikmatan jasmani.
Karena hal itulah kemudian, sebagian pihak mengatakan demokrasi mempersyaratkan kondisi rakyat yag sejahtera terlebih dahulu. Sehinggga tidak akan menciptakan biaya kampanye yang mahal.

Dengan kondisi rakyat yang sejahtera tentunya menjadikan beban negara dalam membiayai kebutuhan dana partai pun akan menjadi lebih kecil (partai hanya mengeluarkan biaya untuk operasional, adapun rakyat yang sudah sejahtera tidak mau lagi menjual suaranya).

Dua (2) Pertanyaan besarnya adalah ketika dikatakan bahwa demokrasi mempersyaratkan kondisi rakyat yang sejahtera terlebih dahulu, lantas sistem politik apa yang harus digunakan sementara kesejahteraan rakyat belum terwujud? Apakah harus kembali seperti jaman otoriter orde baru? Adapun Pertanyaan besar keduanya adalah Bagaimana cara mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi rakyat? Tatanan dan Instrumen ekonomi apa yang dapat digunakan?

Tatanan ekonomi Sosialisme sudah ditolak mentah-mentah oleh penganutnya sendiri, Kapitalisme juga digugat oleh semua orang dengan gerakan Occupy Wallstreet. Bagaimana dengan sistem ekonomi campuran? Saat ini juga mengalami nasib yang sama, sebagai contoh adalah negara-negara Eropa saat ini. Instrumen ekonomi Sosialis seperti subsidi yang luas dan instrumen Kapitalis seperti mekanisme pasar juga digunakan, namun tetap saja kemudian mengalami krisis hebat yang ujung penyelesaiannya masih dipertanyakan sampai sekarang.
Singkat kata Demokrasi mustahil diperbaiki. [Jurnal Ekonomi Ideologis/Hatta]


Responses

  1. demokrasi itu sama saja dengan sepiring nasi yang sudah basi ditambah sepotong daging busuk yang dihidangkan diatas piring kotor dimeja makan kaum muslimin.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: